Pekerjaan Jalan Laman Bukit – Nanga Kayan Terkesan Asal Jadi, Aspal Tipis Dikerjakan

Kompastv.id, Melawi, Kalbar – Proyek Peningkatan Jalan Laman Bukit – Nanga Kayan di Kabupaten Melawi menuai sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp11.678.788.000 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut diduga dikerjakan asal jadi dan berlapis aspal tipis.

Proyek ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Kontrak 600.1.9/513/Kontrak-BM/DPUTR/2024, dan dilaksanakan oleh CV. Karya Borneo Raya. Adapun konsultan pengawas atau supervisi proyek tercatat adalah CV. Poligon Kreasi Jumarta.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hasil pekerjaan terlihat tidak maksimal. Permukaan jalan sebagian tampak tidak rata dan memiliki lapisan aspal yang sangat tipis, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama saat dilalui kendaraan berat. Beberapa warga juga mengeluhkan tidak adanya bahu jalan yang memadai serta kualitas material yang dinilai rendah.

“Baru selesai saja sudah mulai tampak retak di beberapa bagian. Ketebalan aspalnya kelihatan tipis, seperti dikerjakan asal jadi,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (9/11/2025).

Proyek senilai miliaran rupiah ini seharusnya menjadi langkah penting dalam membuka akses ekonomi antara Desa Laman Bukit dan Nanga Kayan. Namun, kualitas pekerjaan yang diragukan membuat masyarakat mempertanyakan pengawasan dari pihak konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Melawi.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan agar penggunaan dana APBD benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat jangka panjang.

“Kalau seperti ini terus, jalan baru sebentar sudah rusak lagi. Rakyat yang dirugikan,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp11,6 miliar, masyarakat menuntut agar setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai spesifikasi teknis (Spek), bukan sekadar formalitas proyek tahunan.


Redaksi